SURABAYA, LAMPUMERAH.ID – Perjuangan Sri Endah Mudjatip dalam mempertahankan rumah senilai sekitar Rp3,17 miliar memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan The Tomy terhadap Sri Endah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO), Kamis (19/11/2026).

Putusan perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut menjadi perkembangan penting dalam sengketa rumah yang bermula dari transaksi keuangan pada 2013. Majelis hakim menerima eksepsi atau keberatan hukum yang diajukan pihak Tergugat.

Berdasarkan amar putusan dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.

Perkembangan perkara tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai sengketa yang menyangkut hak kepemilikan rumah masyarakat perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa perdata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak milik dan keadilan dalam transaksi keuangan.

“Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar,” ujar Ning Lia.

Ia mengingatkan, transaksi keuangan yang melibatkan jaminan aset harus dilakukan secara transparan dan berada dalam pengawasan yang memadai. Hal itu penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

“Persoalan seperti ini bukan semata-mata soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan. Ada aspek kemanusiaan, perlindungan hak milik, dan keadilan substantif yang harus diperhatikan. Kita tentu tidak ingin masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketimpangan posisi dalam sebuah transaksi,” kata alumni Universitas Airlangga tersebut.

Sengketa Sri Endah bermula dari transaksi keuangan yang menurut pihaknya merupakan hubungan utang-piutang. Sri Endah mengaku menerima dana sekitar Rp368,5 juta setelah pemotongan dari pinjaman yang diajukan pada 2013.

Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa atas rumah yang menjadi objek perkara. Berdasarkan penilaian aset yang disampaikan pihak Sri Endah, rumah tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar pada 2022.

Perbedaan nilai antara dana yang diterima dan aset yang disengketakan menjadi salah satu hal yang sebelumnya disoroti Ning Lia. Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari dugaan praktik mafia dana talangan.

Meski demikian, putusan tidak dapat diterimanya gugatan atau NO perlu dipahami secara proporsional. Putusan tersebut berkaitan dengan aspek formal gugatan dan tidak serta-merta merupakan putusan yang menentukan secara substantif siapa pemilik sah objek sengketa.

Dengan demikian, putusan tersebut belum dapat dimaknai sebagai penyelesaian final seluruh persoalan kepemilikan rumah. Terlebih, berdasarkan informasi dalam sistem e-Court PN Surabaya, status berkekuatan hukum tetap (BHT) belum tercantum.

Pihak Penggugat masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Nurul Hidayat, S.H., dari Kantor Hukum Mulyadi & Partners Law Firm dan NAWA TIRTA LAW FIRM, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim PN Surabaya yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menurutnya, putusan itu merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, sehingga masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan terhadap tegaknya supremasi hukum,” ujar Nurul Hidayat.

Putusan ini menjadi babak baru bagi Sri Endah dalam menghadapi sengketa tersebut. Namun, proses hukum masih perlu dicermati hingga terdapat kepastian mengenai langkah hukum lanjutan dan status akhir perkara.(sp/luqman)

Tinggalkan Balasan