Jakarta | lampumerah.id – Pendiri Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Bursah Zarnubi secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Presidenh Prabowo Subianto. Pernyataan itu dikemukakan di hadapan ratusan aktivis yang hadir pada Reuni dan Silaturahmi 36 Tahun Humanika di Cerita Rasa Nusantara, Ampera, Jakarta Selatan.
“Pak Prabowo mesti dua periode. Dan ini mesti kita dukung, enggak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” ujar Bursah, Jumat (18/9/2026).
Bursah yang juga Bupati Lahat dan Ketua APKASI tidak hanya secara terbuka menyebut dukungan agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan menjalankan mandat pemerintahan selama lima tahun, bahkan, ia berharap agar Prabowo dapat melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.
“Menurut penilain saya, setelah saya amati, pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan besar yang belum pernah digagas presiden sebelumnya, yakni apa yang ia sebut sebagai “Revolusi Pasal 33,” jelas Bursah.
Gagasan tersebut, lanjut Bursah, harus bermuara pada perubahan pengelolaan kekayaan nasional agar manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu dirinya menyoroti struktur penguasaan kekayaan nasional yang terlalu banyak dikuasai kelompok oligarki. Nilainya hampir menyamai Produk Domestik Bruto (PDB) kita.
“Ini sangat mengusik rasa keadilan msyarakat. Masak kekayaan kita yang begitu besar dikuasai hanya oleh segelintir orang, sekitar 100 orang saja. Itu tidak boleh. Karena itu kasih kesempatan Pak Prabowo untuk mengambil alih kekayaan dari oligarki yang serakah ini. Setidaknya 90 persen kembali. Biarkan 10 peresnnya untuk mereka,’’ tegas Bursah.
Bursah pun berharap kepada pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan agenda yang telah dicanangkan. Siklus lima tahunan harus tetap dijaga. Ia juga mengaitkan perubahan struktur ekonomi tersebut dengan tantangan Indonesia keluar dari middle income trap guna mencapai target Indonesia Emas.
“Saat ini kita kalah dari Vietnam yang sudah keluar dari middle income trap di tingkat Asean. Dan segera menyusul Philipina. Mudah-mudahan kita akan kaya kedepanya hingga Indonesia emas tahun 2045 dapat dicapai. Keberlanjutan pemerintahan diperlukan agar agenda ekonomi dan pengelolaan sumber daya nasional dapat dilakukan secara lebih konsisten,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
