Bekasi | Lampumerah.id – Aksi demonstrasi berbagai gabungan mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Bekasi bertajuk ‘BenahinBekasi’ beberapa waktu lalu disinyalir berujung kompromi dengan pemerintah daerah setempat.
Kini, pasca aksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengisyaratkan akan membuka ruang dan memberikan kursi untuk keterlibatan mahasiswa dalam forum strategis daerah tersebut.
Asep mengaku telah bertemu dengan sejumlah masing-masing ketua organisasi Cipayung Plus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Swisbelin, Cikarang Utara, Rabu (6/5) kemarin, dimana mereka membahas rencana pembentukan Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
“Mahasiswa nanti akan dilibatkan bersama akademisi, ormas, LSM, media dan tokoh masyarakat,” kata Asep Surya Atmaja ketika dikonfirmasi Cikarang Ekspres, Kamis (7/5).
Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi, termasuk optimalisasi dana CSR perusahaan dan peningkatan PAD.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/5) mendatang. Dalam forum itu, mahasiswa diminta menyiapkan ide dan kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.
“Akademisi punya kajian, mahasiswa punya gagasan, ormas dan tokoh masyarakat juga akan dilibatkan,” ujarnya.
Langkah Pemkab Bekasi tersebut dinilai sebagai sinyal meredam ketegangan pasca aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok Cipayung Plus beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, keterlibatan unsur mahasiswa dalam forum bentukan pemerintah juga memunculkan anggapan adanya “kursi” yang mulai disiapkan untuk kelompok eksternal dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
Meski demikian, Asep menegaskan pelibatan berbagai unsur itu dilakukan untuk membangun kerja kolektif dalam pemerintahan. “Hari ini Plt Bupati bukan superman, tapi super team,” bebernya.
Gerakan Mahasiswa Krisis Independensi
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK), Hamluddin menilai gerakan mahasiswa saat ini tengah menghadapi krisis independensi.
“Gerakan mahasiswa saat ini memang menuai banyak kritik karena cenderung pragmatis,” kata Hamluddin.
Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi kelompok mahasiswa agar tetap menjaga kemandirian gerakan dan tidak kehilangan posisi kritis terhadap kekuasaan.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam forum atau program bentukan pemerintah memang dapat dimaknai sebagai ruang partisipasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga berpotensi menjadi strategi kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi gerakan mahasiswa.
“Keterlibatan dalam program pemerintah bisa menjadi salah satu upaya kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi,” ujarnya.
Hamluddin mengatakan mahasiswa tetap harus menjaga jarak kritis dengan pemerintah agar tidak berubah hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Menurutnya, fungsi utama mahasiswa tetap sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kalau mahasiswa terlalu dekat dengan kekuasaan, ada risiko fungsi kontrolnya melemah,” tandasnya.
Jadi Bagian Collaborative Governance
Berbeda, Dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Adi Susila, menilai pelibatan mahasiswa dalam forum strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dipandang sebagai bagian dari konsep collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif.
Menurut dia, pemerintah daerah saat ini memang tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan publik. Karena itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dinilai menjadi hal yang wajar dalam proses pembangunan daerah.
“Prasangka baiknya, semua elemen masyarakat harusnya berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah daerah tidak lagi bisa menyelesaikan permasalahan publik sendirian,” kata Adi Susila.
Ia menjelaskan, dalam konsep good governance maupun collaborative governance, pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pilar, mulai dari masyarakat sipil, korporasi atau swasta, media hingga akademisi.
Meski demikian, Adi menegaskan keterlibatan mahasiswa dalam forum bentukan pemerintah tidak seharusnya menghilangkan sikap kritis gerakan mahasiswa.
“Seharusnya tidak. Idealnya mahasiswa tetap kritis baik di dalam sistem maupun di luar sistem,” ujarnya.
Menurut dia, fungsi kontrol terhadap pemerintah tetap harus berjalan melalui mekanisme check and balances antar pemangku kepentingan. “Misalnya media bisa melakukan fungsi pengawasan atau kontrol,” tandasnya.
Sebelumnya, Cipayung Plus Kabupaten Bekasi secara lugas menyoroti sektor pelayanan publik yang dianggap belum optimal. Persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu yang paling disorot, disusul kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah titik, hingga masalah banjir yang terus menghantui tanpa solusi permanen.
Kemudian, isu tata kelola pemerintahan juga tak luput dari kritik. Mahasiswa menyinggung dugaan lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi. Mereka juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal di tengah masifnya kawasan industri di Bekasi.
Tak hanya itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bekasi pun ikut disorot. Mahasiswa menilai peran BUMD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Menariknya, dalam forum tersebut mahasiswa juga secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organisasi kepemudaan itu dinilai gagal menjadi representasi aspirasi pemuda, termasuk dalam memperjuangkan akses beasiswa gratis bagi mahasiswa.
Hingga berita ini diturunkan Cikarang Ekspres belum mendapatkan keterangan dari Ketua Umum masing-masing kelompok mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Bekasi baik HMI Cabang Bekasi, PMII Kabupaten Bekasi dan GMNI Kabupaten Bekasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
